Catatan Webinar 7, Jumat 26 Februari 2021 “Kebijakan Penanganan Covid-19: Pembatasan Kegiatan, Distribusi Urusuan, dan Keragaman Lokalitas”

Posted Jumat Februari 26, 2021 by PSHK FH UII

  1. Bagus Anwar
  2. Bahwa adanya lokalitas kebijakan menjadi realitas dalam penanganan covid-19. Hal ini dapat terlihat di daerah Aceh, Jakarta, Yogyakarta, Papua, Magelang, Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul.
  3. Bahwa Instruksi Mendagri Nomor 04/2021 tentang perpanjangan pemberlakuan PPKM telah menempatkan peran penanganan covid 19 di lokal yakni di tingkat desa dan kelurahan.
  4. Instrusi Mendagri ini perlu ditindaklanjuti oleh daerah untuk merumuskan keragaman lokalitas dan kekhasan daerah.
  • Allan F.G.W.
  • Bahwa kebijakan pembatasan terhadap hak asasi manusia dalam penanganan covid-19 memiliki landasan konstitusional, asalkan sejalan dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945.
  • Terdapat dinamika kebijakan pembatasan yang diterapkan, yakni kebijakan PSBB dan kemudian muncul PPKM
  • Pilihan kebijakan pembatasan yang dianut menjadi kewenangan pemerintah asalkan menjamin optimalnya 6 bidang di tengah kebijakan pembatasan:
  • Pelayanan publik;
  • Partisipasi masyarakat dalam membentuk UU;
  • Kemerdekaan menyampaikan pendapat baik melalui tulisan dan lisan;
  • Sarana dan prasarana pendidikan yang memadai serta aksesibel;
  • Menjalankan tradisi keagamaan;
  • Penegakan hukum yang adil dan beradab.
  • Setiap kebijakan pembatasan yang dikeluarkan pemerintah harus tetap dijalankan secara bertanggung jawab dan memenuhi unsur;
  • Perlindungan;
  • Pemajuan;
  • Penegakan;dan
  • Pemenuhan.
  • Gabriel Lele
  • Kualitas kelembagaan menentukan kapasitas suatu negara/pemerintah untuk menghadapi krisis
  • Terdapat 2 (dua) tipe kelembagaan krisis:
  • Horizontal: konsentris vs dispersif
  • Vertikal: sentralistis – desentralistis- konkuren
  • Karakter kelembagaan sentralistis dalam penanganan krisis:
  • Membutuhkan respon cepat
  • Adanya proses demokrasi seperti partisipasi dan deliberasi justru menghambat dan sisi lain lebih tepat menyerahkan ke ahli atau teknokrat
  • Membutuhkan titik akuntabilitas yang jelas: stronger sense of mission
  • Pusat dianggap lebih mampu menjawab semua tuntutan
  • Karakter kelembagaan desentralistis dalam penanganan krisis
  • Prinsip subsidiaritas: serahkan permasalahan pada titik yang paling dekat dengan masalah, yakni entitas lokal, karena mampu memberikan tindakan yang lebih adaptif dan inovatif dalam menjawab permasalahan. Pusat terlalu jauh dan sulit merespon semua masalah di daerah
  • Memiliki derajat efisiensi, legitimasi dan akseptabilitas sosial yang tinggi
  • Pemda adalah garda terdepan (front liner)
  • Kelembagaan konkuren
  • Seringkali permasalahan/krisis sangat kompleks dan bersifat interjurisdiksional
  • Butuh Kerjasama pusat maupun daerah
  • Ada pembagian kerja yang jelas dengan sekuens yang jelas
  • Bagaimana dengan Indonesia
  • Menggunakan pendekatan konkuren
  • Terjadi fragmentasi kebijakan, akibat delay dan rendahnya kredibilitas kebijakan nasional
  • Terjadi strategic evasion: kecenderungan melempar tanggung jawab dan memperebutkan shaming dan fhaming

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *