Catatan Revisi UU ITE

Posted Jumat Februari 19, 2021 by PSHK FH UII

Presiden Joko Widodo telah melemparkan isu revisi terhadap UU ITE jika memang dalam praktiknya tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Isu ini dipicu oleh adanya aksi saling lapor yang semakin marak di masyarakat dengan dasar menggunakan pasal-pasal dalam UU ITE. Namun, jauh sebelum itu, kritik terhadap UU ITE sudah lama menyeruak. Perdebatan berkisar diantara isu kebebasan berpendapat dan berkespresi dengan isu pembatasan terhadap kebebasan tersebut. Di satu sisi, UU ITE dianggap memiliki dimensi positif sebagai sarana pembatasan bagi kebebasan berekspresi dalam ruang digital. Di sisi lain, UU ITE dianggap negatif, karena adanya pembatasan tersebut, secara vertikal dianggap sebagai alat bagi penguasa untuk membungkam kritik masyarakat dan secara horizontal dianggap sebagai pemicu fenomena saling lapor melapor. Adanya persinggungan antara pemberian ruang kebebasan dengan pembatasan tersebut menjadi dimensi yang perlu untuk ditemukan jalan tengahnya.

Kebebasan tidak tak terbatas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE) lahir untuk mengatur adanya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat. Salah satu dampak dari perkembangan teknologi tersebut menempatkan masyarakat ke dalam ruang komunikasi yang tanpa sekat dan batas (borderless). Masyarakat kemudian semakin mudah untuk menerima dan menyebarkan informasi secara elektronik dalam setiap waktu dan dari setiap tempat. Adanya ruang kebebasan berekspresi ini kemudian mencoba untuk diatur dan dikontrol lewat keberadaan UU ITE.

Adanya mekanisme pengaturan terhadap ruang kebebasan masyarakat untuk berekspresi ini sesungguhnya memiliki landasan konstitusional yang kuat. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 28J UUD NRI 1945 yang menentukan beberapa syarat Pertama,pembatasan harus dilakukan berdasarkan hukum (by law). Kedua, pembatasan didasarkan pada alasan yang sah seperti ketertiban umum, kesehatan masyarakat, moral publik, keamanan nasional, keselamatan publik, dan hak kebebasan orang lain atau hak atas reputasi orang lain. Ketiga, pembatasan hak asasi harus dilakukan dalam rangka menjaga agar demokrasi berjalan dengan baik. (eko riyadi, 2018)

Adanya pembatasan ini sesungguhnya juga sejalan dengan konsep demokrasi yang dianut bangsa Indonesia, yakni demokrasi konstitusional (constitutional democracy) atau demokrasi berdasar atas hukum (democratische rechtstaat). Secara teoritik, paham demokrasi, yang meletakkan kekuasaan tertinggi kepada rakyat, memang menghendaki adanya jaminan kepada warga negara untuk ikut andil dan menentukan kebijakan negara, yang salah satunya disuarakan melalui penyampaian aspirasi lewat ruang dan media apapun.

Namun, sebagai konsekuensi dari negara hukum, adanya pemberian kebebasan menyuarakan pendapat ini bukanlah tiada tanpa batas. Kebebasan ini tetap dibatasi dengan syarat dan kriteria tertentu yang ditentukan oleh konstitusi, terkhusus ketentuan Pasal 28J UUD NRI 1945.

Dalam konteks UU ITE, pembatasan ini sudah dilakukan lewat undang-undang terhadap ruang kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan berekspresi lewat sarana elektronik. Namun yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah, apakah pembatasan kebebasan yang diatur dalam UU ITE ini sudah didasarkan atas alasan yang sah dan sejalan dengan prinsip demokrasi?

Problem pasal dan penegakan hukum

Jika merujuk UU ITE, terdapat 7 (tujuh) pembatasan terhadap hak berekspresi seseorang, yakni terhadap informasi elektronik yang memiliki materi muatan, pertama, melanggar kesusilaan (Pasal 27 ayat 1), kedua, memiliki muatan perjudian (Pasal 27 ayat 2), ketiga,  memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (27 ayat 3), keempat, memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman (27 ayat 4), kelima, memiliki muatan ujaran kebencian berdasar SARA (28 ayat 2), keenam, memiliki materi muatan yang berisi ancaman kekerasan secara pribadi (29), ketujuh, memiliki materi muatan yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 40 ayat 2a).

Terlihat ketentuan pembatasan kebebasan berekspresi dalam UU ITE tersebut mengandung materi muatan yang cukup baik, yakni untuk melindungi moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum dan hak kebebasan orang lain. Namun, dalam praktiknya, ketentuan pembatasan bereskpresi ini, dapat dipergunakan untuk membatasi kebebasan berekpresi itu sendiri.

Salah satu problematik yang muncul adalah, terdapat kekaburan antara materi muatan yang dianggap penghinaan dengan yang dianggap sebagai kritik. Acapkali celah problematik ini membuka ruang kriminalisasi terhadap orang-orang atau badan yang sebenarnya ditujukan untuk mengekpresikan kritik. Melansir data SAFEnet, praktik ini dapat dilihat dari beberapa contoh seperti, pidana penghinaan yang dikenakan terhadap Yusuf yang menulis tentang konflik agraria antara masyarakat dengan PT Multi Sarana Agro Mandiri. Selain itu, masih terbesit diingatan, kasus Prita Mulyasari yang dikenakan pidana karena mengkritik rumah sakit Omni International lewat email atas pelayanan yang dianggap kurang memuaskan.

Kekaburan materi muatan dalam ketentuan larangan UU ITE juga dapat menciptakan anomali, antara keinginan melindungi hak orang lain atau justru merusak perlindungan tersebut. Masih hangat diingatan, kasus yang menimpa Baiq Nuril yang melakukan rekaman atas perbuatan pelecehan yang dikenakan terhadapnya namun justru dianggap menyebarkan informasi bermuatan asusila.

Di sisi lain, praktik pengenaan UU ITE juga semakin meningkat. Melansir data yang dihimpun SAFEnet, tercatat pada tahun 2008 hingga awal 2021 terdapat 375 kasus yang menjerat warga terkait UU ITE dan lonjakan peningkatan penggunaan pasal-pasal larangan dalam UU ITE terjadi dari tahun 2014 hingga 2018 yang menembus 292 putusan. Pasal UU ITE yang paling banyak digunakan berhubungan dengan materi muatan informasi yang mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik (45%), lalu yang mengandung materi muatan ujaran kebencian (22%), lalu yang melanggar kesusilaan (14%).

Berdasarkan catatan tersebut, menunjukan realitas bahwa ketentuan dalam UU ITE secara praktik justru berpotensi dijadikan alat untuk membatasi kebebasan berekspresi. Selain itu, perlu diberikan catatan tebal, bahwa adanya kekaburan pengaturan larangan dalam UU ITE ternyata diikuti dengan pola peningkatan penggunaan pasal-pasal larangan dalam UU ITE. Kondisi ini tentu menjadi ancaman dan memperlihatkan bahwa semangat pembatasan berekspresi yang diatur dalam UU ITE justru jauh dari semangat demokrasi yang menghendaki adanya ruang cukup kepada masyarakat untuk berekspresi.

Catatan PSHK

Fenomena permasalahan yang telah diuraiakan diatas menunjukan adanya fenomena gunung es, yang memperlihatkan bahwa problem laten UU ITE sesungguhnya jauh lebih besar dibandingkan hanya sekedar maraknya aksi saling lapor melapor. Sumber permasalahan kemudian menyeruak, ada yang meletakkan permasalahan kepada rumusan pasal yang multitafsir. Ada pula yang meletakan permasalahan dalam ranah penegakan hukum yang kurang selektif menerapkan pasal.

Terhadap isu ini, Pemerintah lewat Presiden Jokowi telah memberikan instruksi, pertama, mendorong DPR untuk melakukan revisi UU ITE. Kedua, memerintahkan Kapolri untuk merumuskan panduan penyelesaian kasus terkait UU ITE, yang salah satu muatannya bahwa yang harus melapor adalah korban.

Terhadap isu tersebut PSHK FH UII memberikan catatan bahwa, pertama,perlu dilakukan revisi terhadap UU ITE yang dilakukan secara komprehensif terhadap pasal-pasal yang mengandung makna multitafsir dan berpotensi mengekang demokrasi. Pemuatan norma ke dalam suatu peraturan perundang-undangan harus dipastikan memenuhi beberapa asas, yakni asas dapat dilaksanakan dan kejelasan rumusan.

Asas dapat dilaksanakan menghendaki bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Adanya anomali praktik pelaksanaan UU ITE yang justru dapat dijadikan alat penghantam kritik, menimbulkan fenomena saling lapor, dan melemahkan perlindungan terhadap hak orang lain dapat dijadikan bahan evaluasi terkait efektifitas UU ITE tersebut

Sementara, asas kejelasan rumusan menghendaki bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus menggunakan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Adanya penggunaan frasa yang bersifat multitafsir dalam UU ITE juga harus dijadikan bahan evaluasi, karena dalam praktiknya kemudian menimbulkan interpretasi beragam dan mengakibatkan penerapan pasal yang justru bersifat kontraproduktif dengan upaya dilakukannya pembatasan kebebasan berekspsresi tersebut.

Kedua, pembentukan panduan Kapolri terhadap penyelesaian kasus terkait UU ITE belum menyentuh akar permasalahan. Panduan Kapolri yang salah satunya mengatur bahwa ketentuan pihak yang harus melapor adalah korban, hanya menyentuh upaya perbaikan di tataran impelementasi penegakan. Padahal, Due process of law atau proses hukum yang baik, benar, dan adil melingkupi tatanan yang lebih luas, yakni mulai dari tahapan pembentukan, proses, serta penegakan hukum (Jimly Asshiddiqie, 2019).

Ketiga, pilihan pengenaan pidana sebagai primum remidium perlu dievaluasi ulang. UU ITE meletakkan sanksi pidana sebagai senjata utama (primum remidium) untuk menegakan larangan. Namun, karakter larangan dalam UU ITE tidak seluruhnya tepat dikenakan pidana. Terdapat pasal yang menyangkut ranah privat, seperti pasal peghinaan dan pencemaran nama baik yang semestinya ditempatkan dalam ranah perdata. Di sisi lain, pilihan penyelesaian pidana di luar peradilan menjadi opsi yang menarik diterapkan. Penjatuhan sanksi pidana kemudian menjadi pilihan terakhir yang dijatuhkan (ultimum remidium). Hal ini untuk menghindari sifat sanksi pidana yang cenderung menestapakan pelaku dan berpotensi menciptakan ruang konflik lanjutan antar para pihak yang tidak memulihkan permasalahan.

Terhadap catatan tersebut, PSHK FH UII memandang bahwa pilihan revisi terhadap UU ITE tidak harus berasal dari DPR. Presiden sebagai salah satu lembaga pembentuk UU, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUD NRI 1945 juga berwenang untuk mengusulkan revisi terhadap UU ITE yang mendesak untuk segera dilakukan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *