Profil & Lembaga

Keberadaan PSHK FH UII dapat diposisikan sebagai wadah strategis bagi para aktor intelektual hukum untuk melakukan kajian komprehenif dan holistik berkenaan dengan konstitusi dengan ragam problematikanya.

Salah satu ciri negara bangsa adalah adanya sebuah konstitusi yang hidup di tengah-tengah masyarakat (living constitution). Konstitusi menjadi syarat mutlak keberlangsungan suatu negara. Menurut K.C. Wheare konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara yang berupa kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Sedangkan dalam pandangan C.F Strong, konstitusi dimaknai sebagai suatu kumpulan asas-asas yang menyelenggarakan; 1.kekuasaan pemerintahan (dalam arti luas); 2. hak-hak dari yang diperintah; 3.hubungan antara pemerintah dan yang diperintah (menyangkut di dalamnya masalah HAM).

Di Indonesia, konstitusi pertama kali adalah UUD 1945 yang disahkan dalam Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945 berdasarkan naskah yang dipersiapkan oleh satu badan bentukan pemerintah Jepang yang diberi nama “Dokuritsi Zyunbi Tyoosakai” atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) yang dibentuk pada tanggal 28 Mei 1945.  Karena singkatnya masa penyusunan, kedudukan UUD 1945 pada masa itu adalah sebagai UUD sementara. Bung Karno menyebutnya dengan revolutie grondwet atau UUD kilat.

Dalam statusnya sebagai revolutie grondwet tersebut, UUD 1945 pada awalnya hanya berlaku kurang dari lima tahun dan selanjutnya dengan kondisi geo politik pasca KMB (Konferensi Meja Bundar) kita  menggunakan Konstitusi RIS 1949 sebagai Undang Undang Dasar yang disahkan pada tanggal 27 Desember 1949. Itu pun hanya berlaku efektif tidak lebih dari setahun. Didorong oleh keinginan kembali ke bentuk negara kesatuan maka sejak 17 agustus 1950 diberlakukan UUDS 1950-yang menandai era demokrasi parlementer. Kedudukan UUDS 195O juga bersifat sementara karena secara explisit diamanatkan kepada Badan Konstituante dan pemerintah untuk menyusun UUD RI yang akan menggantikan UUDS 1950. Sayangnya tugas besar redesain konstitusi yang sudah di depan mata tercerabut ketika Presiden Soekarno menyatakan tugas Badan Konstituante gagal dan mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai UUD resmi RI. Fase ini kemudian menjadi cikal bakal berlakunya demokrasi terpimpin.

Dalam proses perjalanannya, pemberlakuan UUD 1945 yang sedari awal merupakan konstitusi sementara menjadi layaknya kitab suci alias sakral ketika terjadi perubahan tampuk kepemimpinan dari Soekarno ke Soeharto di medio pertengahan 60an. Dengan ”janji” akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen (TAP MPR No. XX/MPRS/1966), Soeharto benar-benar menjadikan UUD 1945 yang sangat executive heavy tersebut sebagai legitimasi rejim dalam mengoperasikan jaring-jaring kekuasaannya. Dengan posisi yang kuat tersebut, meskipun beberapa kali terjadi gerakan dari tahun 1970-an untuk mendelegitimasikan kekuasaannya, tetap tak menggoyahkan posisi Soeharto untuk bercokol menjadi penguasa tiran selama lebih dari 32 tahun. Satu periode kekuasaan yang teramat panjang dalam sejarah dunia modern.

Tuntutan perubahan yang menyeruak sejak medio 1970-an mengenai wacana pergantian kepemimpinan kemudian menemukan momentumnya kembali ketika krisis perekonomian melanda kawasan Asia (Indonesia, Thailand, Filipina, Korea Selatan) ditahun 1997. Developmentalisme yang diagung-agungkan rezim orde baru seakan runtuh berkeping-keping. Dengan kondisi kerapuhan rejim tersebut, Mahasiswa sebagai garda terdepan gerakan reformasi 1998 mengambil momen ini dengan mendorong terjungkalnya Presiden Soeharto dari tampuk kekuasaannya dipenghujung Mei 1998. Review atas kegagalan rezim orde baru kemudian dituangkan dalam enam pokok visi Reformasi yang salah satu isinya adalah Amandemen Konstitusi (UUD 1945).

Sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap amanah reformasi, maka pasca pemilu 1999, dilakukan Amandemen Konstitusi oleh MPR yang terjadi selama empat jilid (1999, 2000, 2001 dan 2002). Dalam beberapa hal tertentu amandemen yang dibidangi MPR tersebut memang telah merubah struktur ketatanegaraan, seperti dilucutinya pasal-pasal dalam UUD 1945 yang sebelumnya cenderung memberikan penekanan pada kekuatan eksekutif (excecutive heavy).

Perubahan lain yang juga mendasar adalah diadopsinya sistem bikameral dengan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) di satu kamar dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dikamar yang lain. Tak kalah kalah progessifnya adalah dicreate-nya konsep pemilihan presiden secara langsung-berikut pembatasan masa jabatannya selama dua periode yang merupakan sejarah baru dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Begitu juga dalam konteks otonomi daerah, amandemen konstitusi pada perubahan Pasal 18 ayat 4 secara revolusioner mengamanahkan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Meskipun frasa yang digunakan dalam pasal tersebut adalah ”dipilih secara demokratis”. Namun tafsiran progresifnya dapat dimaknai pemilihan langsung oleh rakyat.

Dalam rangka menyempurnakan pelaksanaan reformasi konstitusional yang integral menuju proses demokratisasi yang terkonsolidasi, amandemen konstitusi  pada perubahan ketiga UUD 1945 Pasal 24 Ayat (2) mengintrodusir dibentuknya lembaga-lembaga negara-seperti Mahkamah Konstitusi sebagai state primary organ serta Komisi Yudisial dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai state secondary organ. Mahkamah Konstitusi sendiri sebagai state primary organmemiliki peranan yang sangat penting. Menurut pasal 24C UUD 1945 Mahkamah Konstitusi secara garis besar memiliki empat kewenangan yaitu judicial review UU atas UUD, menyelesaikan sengketa antar lembaga Negara, sengketa Pemilihan Umum dan Pembubaran Partai politik serta memiliki satu kewajiban untuk menyelesaikan dugaan DPR terhadap presiden dan/atau wapres atas pelanggaran hukum yang dilakukan presiden dan/atau wapres.

Namun, terlepas dari beberapa pasal progessif pasca amandemen, kita juga tidak dapat menutup mata bahwa terdapat banyak kritik akan beberapa kelemahan dari hasil amandemen tersebut. Misalnya dihapuskannya kecenderungan executive heavy ternyata tidak mengarah pada lahirnya cheks and balances antara kekuatan legislatif dan eksekutif, tetapi bandul kekuasaan justru bergerak secara ekstrim dari executive heavy ke legislative heavy. Parameternya dapat di ukur dari diberikannya beberapa hak baru bagi DPR seperti berpindahnya kekuasaan untuk membentuk Undang-undang dari Presiden ke DPR. Kemudian hak-hak DPR yang dulu hanya diatur dalam UU yaitu hak angket, hak interpelasi, dan hak menyatakan pendapat kini melalui perubahan kedua menjadi hak-hak yang bersifat konstitusional.

Selanjutnya adalah di adopsinya system dua kamar dengan mengintrodusir Dewan Perwakilan Daerah, namun tanpa disertai kewenangan yang proporsional seperti kewenangan untuk membentuk UU (menurut pasal 20 UUD 1945 kekuasaan membentuk UU hanya ada pada DPR), menjadikan DPD hanya sebagai pelengkap penderita dalam sistem dua kamar. Padahal di banyak Negara yang menganut sistem bikameral, DPD (senate atau upper house) diberikan kewenangan besar untuk mengimbangi posisi DPR. Di Australia misalnya, berkenaan dengan fungsi legislasi DPD (senate) memiliki kekuasaan yang sama dengan DPR.

Sementara beberapa kelemahan lain juga tampak dari pasal yang mengatur tentang HAM, dimana pada pasal 28I melarang diberlakukannya ketentuan yang berlaku surut. Aturan demikian berpotensi menjadi payung konstitusional bagi para pelanggar HAM di masa lalu untuk terbebas dari jerat hukum yang pada gilirannya akan mendorong terjadinya impunitas.

Selain beberapa kelemahan yang terbentang di atas juga terdapat kelemahan yang sifatnya sangat mendasar. Meskipun dilakukan empat kali proses amandemen, sampai sekarang masih belum terjawab paradigma ketatanegaran apa yang mau dibangun. Dengan demikian, reformasi konstitusi yang diamanatkan melalui rahim reformasi untuk membawa Indonesia keluar dari masa transisi menuju demokrasi yang terkonsolidasi sebenarnya belum tuntas. Kerikil-kerikil tajam hasil dari amandemen yang dibidangi MPR masih berserakan dan dapat berpotensi menjadi bom waktu. Untuk itu perbaikan-perbaikan kedepan harus terus diupayakan dan membutuhkan soliditas seluruh elemen rakyat dan pemerintah, termasuk dari unsur perguruan tinggi.

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, sebagai Fakultas Hukum tertua di Indonesia yang didirikan sejak 1945 dan memiliki program studi untuk jenjang S1, S2, S3, serta telah melahirkan lebih dari 20 ribu alumni yang tersebar dan berkiprah dalam berbagai profesi, terutama profesi hukum, sudah selayaknya merespon perubahan tersebut secara serius dan mendalam. Karena itu didirikannya Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PSHK FH UII) melalui Surat Keputusan Dekan FH UII No.069/dek-60/SK/Bag.Um&RT/H/XII/2006 Tentang Pembentukan Pusat Studi Hukum Konstitusi FH UII dalam hal ini menjadi penting dan mendesak.

Keberadaan PSHK FH UII dapat diposisikan sebagai wadah strategis bagi para aktor intelektual hukum untuk melakukan kajian komprehenif dan holistik berkenaan dengan konstitusi dengan ragam problematikanya. Selain itu PSHK FH UII juga dapat diposisikan untuk memerankan fungsi ganda. pertama, sebagai mercusuar dalam menerangi dan memberdayakan masyarakat secara kritis dalam menjalankan hak dan kewajiban konstitusinya. Sementara yang kedua adalah terus mendorong pemerintah untuk konsisten pada jalan konstitusional yang telah disepakati. Pada gilirannya kondisi ini akan melahirkan satu dinamika demokrasi yang elegan dalam relasi antara rakyat dan Negara.

 

Sumber gambar :

https://3.bp.blogspot.com/-QuZcXm7A11g/VsLeYtcmb0I/AAAAAAAACfI/NGVmBzLd7Uw/s1600/Konstitusi%2Bdi%2BIndonesia.jpg