MENYOAL KONSTITUSIONALITAS PASAL PENGHINAAN PRESIDEN

Posted Jumat Maret 09, 2018 by Humas PSHK

Belakangan ini persoalan eksistensi delik penghinaan terhadap Presiden kembali mengemuka dan di permasalahkan banyak pihak. Munculnya perhatian publik terhadap delik ini diakibatkan munculnya pasal penghinaan kepala negara dalam Rancangan Kitab Undang-UndangĀ  Hukum Pidana (RKUHP). Pasal itu kemudian menjadi perdebatan karena sudah pernah ada di KUHP yakni Pasal 134. Namun pasal itu telah di batalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006.

Pembentuk undang-undang beralasan di hidupkanya kembali pasal tersebut dalam RKUHP karena Presiden sebagai simbol negara yang harus di dijaga martabatnya. Presiden sebagai personifikasi dari negara. Fungsi Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, Panglima Tertinggi dan Kepala Diplomat merupakan simbol dari kedaulatan yang menjadi tokoh sentral.

Bahwa apa yang menjadi basis argumentasi diatas sesungguhnya dapat di temukan jawabanya karena persoalan lambang negara sudah diatur secara khusus dalam Pasal 36A UUD 1945. Lambang negara adalah Garuda, Pancasila, dengan semboyang Bhineka Tunggal Ika, bukan Presiden. Justru pasal tentang penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden tersebut memiliki berbagai masalah diantaranya pertama, pasal tersebut tidak menyebutkan secara tegas, pasti dan limitatif tentang perbuatan apa yang diklasifikasikan sebagai penghinaan. Sebagai akibatnya menimbulkan tindahakan sewenang-wenang dari pihak penguasa dan aparat hukum. Perbuatan apa saja yang menyangkut nama Presiden atau Wakil Presiden yang tidak disuka bisa saja di klasifikasikan sebagai penghinaan. Kedua, bahwa sejarah pasal penghinaan Presiden yang terdapat dalam KUHP merupakan produk warisan kolonial Belanda (wetboek van strafrecht). Sehingga diangap sebagai warisan pemikiran feodal yang tidak lagi relevan dengan era demokrasi.

Ketiga, pasal tersebut dalam alam demokrasi seperti saat ini sudah tidak sesuai karena dapat membungkam rakyat secara paksa dalam rangka menyampaikan pikiran dan pendapat kepada pemerintah yang merupakan hak asasi setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Keempat, konstitusionalitas pasal penghinaan terhadap Presiden telah di putus oleh MK yang dalam pertimbanganya menyatakan pasal tersebut bertentangan dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagaimana di jamin dalam konstitusi yaitu Pasal 28, Pasal 28 E ayat (2) dan (3) serta Pasal 28 F dan karena Indonesia sebagai negara yang demokratis serta berkedaulatan rakyat maka tidak boleh ada yang mendapatkan perlakuan istimewa, diskriminatif dalam hukum. Maka seyogianya tidak tepat pasal yang bertentangan dengan UUD 1945 (inkonstitusional) di hidupkan kembali dalam RKUHP.

Dengan adanya putusan MK tidak membuat pengusutan penghinaan terhadap Presiden menjadi hilang. Pelaku pencemaran nama baik masih dapat dijerat dengan pasal pencemaran nama baik biasa dalam KUHP, kejahatan terhadap Penguasa Umum dalam Bab VIII dan UU ITE, UU Penyiaran. Sehingga sudah sepantasnya sebagai pemimpin baik Presiden maupun Wakil Presiden yang membawahi rakyat yang begitu beragam suku bangsa, ras, dan agama serta partai politik, seharusnya mempunyai kriteria yang berjiwa besar, pandagan luas, bijak dalam berfikir, bersikap, sehingga selalu penuh pertibangan dalam menyikapi setiap tindakan rakyatnya yang kritis dalam mengkritisi segala hal yang terjadi.

Oleh : Muhammad Saleh (Peneliti PSHK FH UII)

Artikel ini dimuat di Surat Kabar Republika edisi 12 Februari 2018

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *