MENGENAL PELANGGARAN PILKADA

Posted Selasa Maret 06, 2018 by Humas PSHK

Sebanyak 17 Provinsi dan 115 Kabupaten, dan 39 Kota serentak akan menggelar pemungutan suara pada 27 Juni 2018 esok. Berdasarkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), jumlah potensial pemilih mencapai 160.756.143 jiwa, 4 (empat) kali lebih besar dari Pilkada 2017 yang hanya mencapai 41.802.538 jiwa. Semakin banyak jumlah daerah dan pemilih yang mengikuti Pilkada, maka semakin tinggi pula potensi pelanggaran yang terjadi. Sementara ini Bawaslu tengah merilis aspek kerawanan dalam Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) 2018, meliputi integritas dan profesionalitas penyelenggara, kontestasi, partisipasi, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Politik Uang, Keamanan, Politik Identitas, dan Media Sosial. Maka, agar terwujud penyelenggaraan Pilkada yang demokratis, berkualitas, dan bermartabat sebisa mungkin potensi pelanggaran dalam Pilkada diminimalisir.

Menurut Pasal 73 ayat (2) UU 15/2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Meski demikian sebagai upaya menjaga kualitas pilkada, masyarakat selaku pemegang hak pilih juga perlu turut menjadi pengawas dalam pelaksanaan Pilkada. Lantaran dalam prosedur penanganan pelanggaran pemilihan, baik Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL), dan Pengawas TPS bertugas menerima laporan pelanggaran dari pemilih, pemantau pemilihan, dan peserta pemilihan (pasangan calon).

Jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan sebagaimana Pasal 135 ayat (1) UU 1/2015 jo. UU  8/2015 jo. UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota meliputi pelanggaran kode etik  penyelenggara  pemilihan, pelanggaran  administrasi  pemilihan, sengketa pemilihan, dan tindak  pidana  pemilihan. Masing-masing jenis pelanggaran tersebut memiliki substansi dan prosedur penanganan yang berbeda. Oleh karena itu agar dapat turut berperan mengawasi penyelenggaraan Pilkada masyarakat harus mengenal dan memahami jenis-jenis pelanggaran pilkada tersebut.

Pertama, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan. Subyek pelanggarnya adalah para penyelenggara pemilu/pilkada baik di tingkat pusat hingga tingkat tempat pemungutan suara (TPS). Dua poin penting yang harus menjadi perhatian penyelenggaraan pemilu adalah memfasilitasi pemilih dalam menggunakan haknya dan memfasilitasi peserta pemilu dengan adil.

Bentuk pelanggaran kode etik ini misalnya, penyelenggara pemilu menerima gratifikasi dari oknum pasangan calon (paslon), penyelenggara pemilu menjadi tim sukses paslon, meniadakan penyelenggaran pemilihan, tidak menyediakan logistik atau fasilitas/sarana pemilihan. Jika dalam pelaksanaan pilkada esok masyarakat menemukan bentuk pelanggaran tersebut atau sejenisnya dapat melaporkan/mengadukan kepada panwas. Panwas akan menindaklanjuti kepada Bawaslu dan akan diteruskan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk diselesaikan.

Kedua, pelanggaran administrasi pemilihan, yaitu pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi dalam setiap tahapan  penyelenggaraan  pemilihan  diluar  tindak  pidana pemilihan  dan  pelanggaran  kode  etik  penyelenggara pemilihan. Bentuk pelanggaran administrasi misalnya, tidak menyebarkan undangan pemilihan C6 untuk pemilih, data pemilih ganda, ketidaksesuaian jumlah DPT kecamatan dengan rekap kabupaten, kesalahan penulisan nama calon/gelar, kesalahan prosedur penghitungan suara. Jika menemukan bentuk pelanggaran tersebut atau sejenisnya masyarakat dapat melaporkan/mengadukan ke panwas yang kemudian diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota untuk diselesaikan.

Ketiga, sengketa pemilihan, yaitu sengketa yang terjadi antarpeserta pemilihan dan/atau antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan sebagai akibat  dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Mengenai sengketa pemilihan ini yang berwenang untuk menyelesaikan adalah Bawaslu. Bawaslu menerima dan mengkaji laporan atau temuan, kemudian mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.

Keempat, tindak pidana pemilihan, merupakan  pelanggaran atau kejahatan terhadap  ketentuan pemilihan sebagaimana diatur dalam UU Pilkada. Bentuk tindak pidana pemilihan misalnya, memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk  pengisian daftar pemilih, melakukan  kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan, melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap para pemilih, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Jika menemukan beberapa bentuk tindakan tersebut atau sejenisnya sebagaimana diatur dalam UU Pilkada, masyarakat dapat melapor ke panwas atau langsung ke kepolisian.

Masyarakat tidak perlu cemas dan takut untuk melaporkan bentuk-bentuk pelanggaran yang potensial terjadi dalam pilkada. Sebagaimana Pasal 10 UU 13/2006 tentang perlindungan saksi dan korban menegaskan bahwa saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Dengan demikian melalui partisipasi pengawasan oleh masyarakat selaku pemilih ini setidaknya dapat menekan tingginya pelanggaran dalam penyelenggaraan Pilkada.

Oleh : Yuniar Riza Hakiki (Peneliti PSHK)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *