PSHK FH UII Terima Kunjungan dari DPRD Cilacap

Posted Jumat Februari 02, 2018 by Humas PSHK

Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum UII kali ini kembali menerima kunjungan dari DPRD Cilacap, Kamis (1/2/2018). Bertempat di kantor PSHK Jalan Lawu 01, Kotabaru, Yogyakarta, kunjungan kali ini membahas agenda rencana kerjasama yang ingin dijalin antara kedua institusi tersebut.

Setelah membuka forum pertemuan dan menerima perwakilan dari DPRD Cilacap, Anang Zubaidy, SH. MH. Selaku Direktur menyampaikan profil singkat tentang PSHK FH UII kepada perwakilan DPRD Cilacap. Menyambut pernyataan bapak direktur, Bapak Ir. H. Adi Saroso, MM., Wakil Ketua DPRD Cilacap selaku ketua rombongan menyampaikan bahwa kedatangan mereka hari ini dimaksudkan untuk berkonsultasi hukum terkait kemungkinan kerjasama dan evaluasi perubahan perda tentang pendapatan dan perda tentang tata ruang yang akan dikerjakan oleh DPRD Cilacap.

“Jadi mungkin kalau bisa digambarkan, PSHK FH UII ini sebagai ‘bengkelnya’. PSHK diharapkan bisa memberikan “amunisi” bagi kami anggota DPRD untuk memperkaya pembahasan raperda,” tambah H. Mujiono, S.Pd., MM, perwakilan anggota DPRD Cilacap.

Menyetujui pernyataan dari perwakilan DPRD Cilacap tersebut, Direktur PSHK FH UII menyampaikan bahwa pentingnya evaluasi raperda dengan Tim Ahli sebelum peraturan tersebut disahkan adalah untuk meminimalisir adanya “celah hukum”. Selain itu, juga untuk memudahkan legislatif saat menyusun raperda. Beliau kemudian menyarankan agar tim penyusun raperda di DPRD Cilacap dapat mengawali agenda kerjanya dengan mengelompokkan seluruh perda terkait pendapatan yang telah dimiliki oleh Kabupaten Cilacap. “Dengan mengelompokkan seluruh perda-perda tersebut, maka dapat dilihat aturan-aturan mana saja yang perlu diubah dan mana yang dapat tetap dipertahankan,” jelas Anang.

Diakhir kunjungan, forum ini kemudian ditutup dengan penyerahan draf raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DPRD Cilacap untuk dapat di kaji lebih lanjut dari segi tata aturan hukum oleh PSHK FH UII unutk kemudian selajutnya dapat dibahas saat rapat paripurna. (NY)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *