PENGAWASAN DANA PARPOL

Posted Senin Februari 12, 2018 by Humas PSHK

Dana untuk Partai Politik (Parpol) telah naik, dari sebelumnya Rp 108 per suara, menjadi Rp 1.000 per suara. PDIP sebagai partai pemenang pemilu 2014, mendapatkan kenaikan dari sebelumnya Rp 2,5 Miliar menjadi Rp 23,7 Miliar. Sedangkan PKPI yang berada di urutanterakhir dalam pemilu 2014, mendapatkan kenaikan dari Rp 123,4 Juta menjadi Rp 1,1 Miliar. Jika ditotal, dana untuk 12 Parpol yang menjadi peserta pemilu 2014 yang sebelumnya Rp 13,42 Miliar, naik menjadi Rp 124,92 Miliar. Dengan selisih Rp 111,5 Miliar. Yang menjadi catatan, kenaikan dana Parpol ini terjadi disaat RAPBN 2018 mengalami defisit Rp 326 Triliun. Oleh karena itu, kenaikan dana Parpol ini menimbulkan pro dan kontra. Terlepas dari perdebatan tersebut, kita juga perlu mengkaji seberapa urgen kenaikan dana Parpol tersebut.

Urgensi Kenaikan

Usulan kenaikan tersebut didahului oleh kajian yang dilakukan Tim Kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diketuai oleh Maruli Tua. Tim tersebut menemukan kesimpulan bahwa ada 3 permasalahan utama partai politik di Indonesia, yaitu perekrutan, kaderisasi dan pendanaan. Terkait pendanaan, Tim Kajian memberikan rekomendasi agar dana Parpol dinaikkan menjadi Rp 1.071 per suara. Pemerintah akhirnya menyetujui kenaikan tersebut namun tidak sebesar rekomendasi dari KPK.

Alasan pentingnya dana Parpol dinaikkan, menurut KPK adalah untuk meminimalisir korupsi yang selama ini banyak dilakukan oleh oknum Parpol. Akan tetapi kalau dipahami secara komprehensif, naiknya dana Parpol ada relevansinya dengan perbaikan kualitas demokrasi Indonesia. Schattscheider mengatakan bahwa Parpol-lah yang menentukan demokrasi. Bahkan, Parpol bukan hanya sebagai penggerak demokrasi, tetapi juga sebagai instrumen negara (Ramlan Subakti:2016).

Berdasarkan asumsi tersebut, maka menaikkan derajat pelembagaan Parpol menjadi suatu keharusan. Salah satu cara menaikkan derajat pelembagaannya adalah melalui kebijakan menaikkan pendanaan Parpol.

Pendanaan tersebut berhubungan erat dengan peran dan fungsi Parpol sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 UU Nomor 2 Tahun 2008 jo UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Tentu saja bahwa kenaikan dana Parpol tersebut haruslah dapat menunjang peran dan fungsi yang ada, sehingga turut menghadirkan kebermanfaatan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Karena prinsipnya, dana yang berasal dari rakyat haruslah kembali kepada rakyat. Sebagai contoh bahwa pendidikan politik bagi masyarakat masih minim dilaksanakan oleh Parpol, baik secara kualitas maupun kuantitas. Oleh karena itu pendanaan Parpol dapat diarahkan untuk memperkuat pendidikan politik bagi masyarakat.

Pengawasan

Terdapat pertanyaan, bagaimana pengawasan dana Parpol apabila dinaikkan? Fakta yang ada, Parpol di Indonesia belum mampu untuk menghadirkan data dan laporan pertanggungjawaban pendanaan secara akuntabel dan transparan. Terkait pengawasan, kita perlu mendorong Badan Pemeriksa Keuangan agar melaksanakan perannya secara maksimal. Dalam Pasal 34 UU Parpol menyebutkan bahwa Parpol wajib untuk diaudit oleh BPK. Selain itu, dalam Pasal 39 UU Parpol juga menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan Parpol harus diselenggarakan secara transparan dan akuntabel, yaitu dengan melibatkan akuntan publik dan diumumkan secara periodik.

Pengawasan berikutnya melalui mekanisme pengawasan internal Parpol itu sendiri. Salah satu caranya adalah penyediaan mekanisme pertanggungjawaban laporan pengelolaan pendanaan pengurus Parpol kepada para anggotanya, dan para anggota akan menilai pertanggungjawaban tersebut secara terbuka.

Pengawasan di atas dapat menjaga Parpol agar selalu dalam koridor peran dan fungsinya. Ditengah zaman keterbukaan informasi dan semakin melek politiknya masyarakat seperti sekarang, informasi publik terutama menyangkut dana publik haruslah dapat disajikan dengan akuntabel dan transparan. Tentu akan menjadi contoh yang baik bagi badan publik lainnya jika Parpol dapat merumuskan dan membangun suatu standar sistem informasi mengenai data dan laporan pengelolaan keuangannya. Termasuk didalamnya, juga menggunakan sarana dan media yang gampang diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Jika pengawasan di atas diterapkan dengan baik, maka kita tidak akan menjumpai lagi fenomena penangkapan dan penahanan anggota Parpol yang melakukan korupsi. Hal itu tentu akan menaikkan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap Parpol, sebagai pilar sekaligus tulang punggung demokrasi kita.

 

Ditulis oleh:

Aulia Rifqi Hidayat, SH.

Peneliti PSHK FH UII

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *