Pemkot Blitar Percayakan PSHK FH UII Susun NA Raperda Penyelenggaraan Pendidikan

Posted Minggu Februari 11, 2018 by Humas PSHK

PSHK FH UII menerima kunjungan dari Dinas Pendidikan Kota Blitar, Jawa Timur dalam rangka kerjasama penyusunan naskah akademik (NA) raperda, pada Sabtu (10/2), di Gedung Pascasarjana FH UII, Jl. Cik Ditiro, Yogyakarta. Kunjungan diterima oleh Penasehat PSHK FH UII Prof. Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum, didampingi Direktur PSHK FH UII Anang Zubaidy, S.H., M.H, Sekjen PSHK FH UII, Ali Rido, S.H.,M.H, dan Dessy Ariani, S.H., M.H selaku Bendahara PSHK FH UII. Sementara dari Pihak Dinas Kota Blitar dipimpin oleh Esti Widasih, SE selaku Wakil Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar.

Dalam pertemuan ini, Esti menyampaikan bahwa kunjunganya didasari keinginan untuk bekerjasama dengan PSHK dalam penyusunan naskah akademik raperda tentang penyelenggaraan Pendidikan di Kota Blitar. “Banyak tokoh dan alumni yang sudah menunjukan kontribusi baik, sehingga kami percaya dengan menggandeng PSHK FH UII untuk membantu kami menyusun naskah akademik raperda,” tambahnya.

Esti menambahkan, Dinas Pendidikan sebagai intsansi pendukung penyelenggaraan Pemerintahan Kota Blitar selama ini belum memiliki payung hukum setingkat peraturan daerah (perda) sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan. Dalam pelaksanaannya, hanya sebatas menggunakan peraturan walikota sehingga tidak efektif. Karenanya, ia berharap dengan kerjasama ini dapat membuahkan produk hukum perda sebagai dasar efektivitas penyelenggaraan pendidikan di Kota Blitar.

Sementara Prof. Ni’matul Huda menjelaskan, untuk sekelas penyelenggaraan pendidikan jika dasar hukumnya hanya peraturan walikota yang cenderung mengatur hal teknis, maka tidak begitu kuat dibanding perda. Malah idealnya, peraturan walikota lahir setelah ada amanat peraturan yang lebih tinggi seperti perda. “Inisiatif dinas menyusun perda, sangat baik dan akan lebih legitimate sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan, “ jelasnya.

Ia juga menambahkan, dalam penyusunan raperda diperlukan naskah akademik karena merupakan amanat undang-undang yang baru. “Rezim UU No. 12 Tahun 2011 mewajibkan adanya naskah akademik sehingga harus dipenuhi dalam setiap penyusunan raperda,” tegasnya.

Sementara itu Direktur PSHK FH UII, menyampaikan pihaknya menyambut baik sekaligus mengucapkan terimakasih atas kepercayaan Dinas Pendidikan Kota Blitar yang mempercayakan kerjasama ini kepada PSHK. “Dapat dibilang ini pertemuan pertama namun langsung to the point mengamanatkan ke kami untuk membantu dinas, kami sampaikan banyak terimakasih atas kepercayaannya dan insya Allah kami akan melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya,” katanya.

Anang Zubaidy juga mengatakan, dengan bertambahnya kerjasama ini, maka menambah rentetan kerjasama yang telah dijalin PSHK dengan instansi daerah lain seperti Pemda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemkab Madiun, dan Pemkab Nganjuk.

Rencananya, penyusunan naskah akademik raperda akan dimulai pada akhir bulan Februari 2018, yang diawali penggalian data lapangan dengan turun langsung ke Kota Blitar.  Acara kunjungan ini ditutup dengan penandatanganan naskah kerjasama dan foto bersama.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *