Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

You are here: Home
 Bedah Buku, "Kekuasaan Sebagai Wakaf politik" Sabtu 16 Juni 2012, Pukul 08.00 WIB, bertemapat di Auditorium Badan Wakaf UII Lantai 3, jalan Cik Di Tiro 1, Yogyakarta. dengan Pembedah Dr. Ni'Matul Huda, SH., M., Hum, dan AAGN Ari Dwipayana, S., IP., M., Si. 
 
sejarah

Salah satu ciri negara bangsa adalah adanya sebuah konstitusi yang hidup di tengah-tengah masyarakat (living constitution). Konstitusi menjadi syarat mutlak keberlangsungan suatu negara. Menurut K.C. Wheare konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara yang berupa kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Sedangkan dalam pandangan C.F Strong, konstitusi dimaknai sebagai suatu kumpulan asas-asas yang menyelenggarakan; 1.kekuasaan pemerintahan (dalam arti luas); 2. hak-hak dari yang diperintah; 3.hubungan antara pemerintah dan yang diperintah (menyangkut di dalamnya masalah HAM).

Read more...
 

“Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan”

 bedah buku pengujian undang-undang


Taman Siswa. Senin (02/27) bertempat di ruang sidang lantai 3 Fakultas Hukum UII, Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) bekerjasama Forum Kajian dan Penulisan Hukum (FKPH) FH UII mengadakan acara bedah buku “Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan” yang ditulis oleh Dr. Hj. Ni’matul Huda, SH., M. Hum dan R. Nazriyah, SH., MH. Acara tersebut meupakan acara perdana sekaligus pembuka dari rangkaian acara bertajuk “Pekan Budaya Konstitusi 2012” dalam rangka memperingati milad PSHK FH UII yang ke-5. Dihadiri oleh mahasiswa, aktivis lembaga kemahasiswaan, LSM dan beberapa dosen, acara tersebut berjalan cukup meriah.

Read more...
 

Mahfud: Masih Ada Jual Beli Pasal

seminar

YOGYA (KR) - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Dr Mahfud MD mengatakan setidaknya sejak tahun 2003-2012 ada sekitar 450 undang-undang (UU) yang diajukan ke MK untuk diuji materi. Dari jumlah tersebut sebanyak 103 UU dikabulkan untuk diuji karena dinilai bermasalah. Banyaknya UU bermasalah disebabkan adanya permainan politik atau tukar menukar pasal, kebodohan dan perbuatan tidak profesional dalam penyusunan UU.
Read more...
 

Kedudukan Komisi Yudisial  Sebagai Lembaga Pengawas Peradilan


 fgd

Kedudukan Komisi Yudisial (KY)

Awalnya ketentuan mengenai KY di dalam UUD 1945 sebelum perubahan belumlah dikenal. Namun, setelah amandemen ketiga UUD 1945, yang ditetapkan tanggal 9 November 2001, KY telah secara rinci diatur dan menjadi rumusan pasal tersendiri di dalam Bab Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan mengenai KY diatur dalam ketentuan Pasal 24A ayat (3) “Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.” Wewenang tersebut diulangi kembali dalam Pasal 24B ayat (1) yang menyebutkan: “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim.” Secara umum kehadiran KY di dalam UUD 1945 hasil perubahan ketiga, dimaksudkan untuk memperkuat kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Read more...
 

Refleksi

Pilkada dan Undang-Undang Keistimewaan DIY
Dari sisi pengaturan maupun pelaksanaan otonomi daerah di tahun 2010 yang paling banyak menarik perhatian publik adalah persoalan pemilihan kepala daerah dan keistimewaan DIY.
 
Persoalan pengaturan Pilkada dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sudah berulangkali dimajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dilakukan judicial review. Mulai dari pengaturan penyelenggaranya (KPUD) bertanggungjawab kepada DPRD ataukah kepada KPU, Pilkada masuk rezim pemilu atau bukan, kedudukan KPUD dengan Panitia Pengawas Daerah dalam Pilkada, dikabulkannya calon perseorangan dalam Pilkada, beberapa persyaratan bagi calon kepala daerah yang sudah digugurkan, termasuk persyaratan bagi incumbent dan lain-lain. Melalui putusan MK tersebut sesungguhnya sudah banyak sekali perubahan terhadap bunyi pasal, ayat, butir ataupun huruf yang mengatur tentang Pilkada dalam UU No. 32 Tahun 2004 maupun dalam UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal tersebut seharusnya ditata ulang oleh pembentuk undang-undang melalui legislative review supaya pengaturan tentang Pilkada menjadi jelas strukturnya, tidak ’compang camping’ akibat terkena judicial review.
Read more...